Suara Pemuda Menggema, Mengapa Kesejahteraan Rakyat Masih Menjadi Persoalan?

 

Oleh: Aulia Zuriyati (Aktivis Muslimah)

Persoalan kesejahteraan rakyat kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai tuntutan mulai disuarakan oleh kalangan mahasiswa dan pemda sebagai bentuk keresahan terhadap kondisi bangsa saat ini.  Hal ini terlihat dari deklarasi Pemuda Indonesia 2026 yang melibatkan 560 pemuda dari 22 provinsi. Mereka menyampaikan 5 tuntutan kepada Presiden. Tait lingkungan, pendidikan, ekonomi dan demokrasi. 
Dalam  Deklarasi tersebut, para pemuda juga menyoroti persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif, kebakaran hutan dan lahan, ketimpangan fasilitas pendidikan, serta terbatas nya lapangan pekerjaan yang layak. Mereka menilai persoalan tersebut semakin berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok-kelompok kecil dan rentan. (nusantaraterkini.co, 30/10/2026)

Hal serupa juga disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Sumatra Utara (AMSUB). Mereka menyiapkan enam tuntutan dalam momentum 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan tersebut meliputi pertanggungjawaban perintah dalam penanganan bencana, transparansi dokumen pendidikan wakil presiden melalui mekanisme hukum, penanganan kebakaran hutan dan lahan, evaluasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta efisiensi belanja negara agar lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakatanya. (medan.inews.id, 15/10/2026)

Berbagai tuntutan yang di kemukakan tersebut memperlihat bahwa masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat dan membutuhkan perhatian  yang serius dari negara. Bentuk penyuaraa mahasiswa dan pemuda ini merupakan bentuk  kepedulian terhadap arah kebijakan serta masa depan bangsa. 

Namun berbagai tuntutan tersebut bukan sekadar persoalan yang berdiri sendiri. Kerusakan lingkungan, pendidikan yang belum merata, sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan persoalan yang saling berkaitan dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat saat ini.

Seperti persoalan Karhutla bukan hanya tentang hutan yang terbakar atau pepohonan yang habis dilahap api, tetapi juga tentang kehidupan yang ikut menjadi korban. Asap pekat yang menyelimuti permukiman beberapa bulan ini mengakibatkan efek yang nyata. Masyarakat harus menghirup udara yang tercemar setiap hari. Anak-anak, bahkan balita, menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan pernapasan. Di Medan sendiri, kasus ISPA mengalami peningkatan sejak Agustus 2026, dengan 45.818 kasus tercatat pada September.

Dampaknya tidak berhenti pada manusia. Satwa liar yang seharusnya hidup aman di habitatnya justru kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, bahkan terancam terbakar hidup-hidup. Hewan-hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dari kobaran api harus menanggung akibat dari kerusakan hutan yang terjadi. Sungguh ironis, makhluk hidup yang tidak ikut mengambil keuntungan dari eksploitasi alam justru harus menanggung penderitaannya.

Kondisi ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Sebab, penanganan karhutla tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pemadaman api semata. Ketika api berhasil dipadamkan, tetapi kualitas udara masih memburuk, anak-anak masih terancam gangguan pernapasan, dan satwa kehilangan habitatnya, apakah persoalan benar-benar telah terselesaikan?

Pemerintah tidak seharusnya merasa cukup hanya dengan menunjukkan bahwa penanganan telah dilakukan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata, mulai dari pencegahan kebakaran, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, penindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, hingga pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Jangan sampai setiap tahun rakyat harus kembali menghirup asap yang sama, sementara penyelesaian persoalannya tidak pernah benar-benar tuntas. 
Berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengganti kebijakan atau membuat program baru. Ada persoalan mendasar yang perlu dikritisi, yaitu sistem kehidupan yang menjadikan kepentingan ekonomi dan keuntungan sebagai salah satu orientasi utama dalam pengelolaan negara.

Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi berpotensi lebih diutamakan dibandingkan keselamatan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Ketika pengelolaan kekayaan alam lebih banyak diserahkan kepada kepentingan swasta, masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya tersebut belum tentu menjadi pihak yang menikmati hasilnya.

Begitu pula dalam persoalan ekonomi. Lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan masyarakat sering kali diserahkan pada mekanisme pasar. Padahal, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang memiliki modal dan akses lebih besar tentu mempunyai peluang yang berbeda dibandingkan masyarakat kecil. 

Dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, persoalan pembiayaan juga kerap menjadi perdebatan. Padahal, kebutuhan tersebut bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Persoalan lainnya adalah ketika kritik masyarakat hanya dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas. Padahal, kritik yang disampaikan masyarakat bertujuan untuk mengoreksi pemerintah agar pemerintah menjalankan amanah dengan tanggung jawab terhadap rakyat.  
Di sinilah terlihat bahwa persoalan bangsa bukan hanya terletak pada siapa yang memimpin, tetapi juga pada sistem dan aturan yang menjadi dasar dalam mengelola kehidupan masyarakat. Pergantian kepemimpinan tidak akan cukup apabila cara pandang dan kebijakan yang diterapkan masih mempertahankan akar persoalan yang sama.

Islam memandang bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar jabatan atau kekuasaan, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengurus urusan rakyat dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Rasulullah SAW bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara tidak cukup hanya membuat janji atau menyampaikan program, tetapi harus benar-benar memastikan rakyat mendapatkan hak-haknya atas janji yang di berikan. 
Dalam konsep kepemilikan Islam, terdapat pembagian kepemilikan.  Kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu atau perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Rasulullah SAW bersabda: 
 المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ و النار
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu , air, padang rumput (hutan), air, dan api (energi).” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam juga tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan keuntungan. Kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh di pegang oleh segelintir orang atau pihak tertentu. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir pihak.Dalam konteks kehutanan, status suatu kawasan dan sumber dayanya harus diperiksa berdasarkan karakteristik serta ketentuan kepemilikannya. 
Islam juga mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa menjadikan kemampuan ekonomi sebagai penghalang. Begitu pula persoalan ekonomi, negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 
Islam juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan nasihat dan mengoreksi penguasa ketika terjadi penyimpangan. Aktivitas amar makruf nahi mungkar merupakan bagian dari kewajiban umat Islam, termasuk mengingatkan pemimpin agar tetap menjalankan amanah sesuai ketentuan Allah SWT.

Dengan demikian, Islam menawarkan penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada gejala persoalan, tetapi juga menyentuh akar permasalahannya. Pengelolaan kekayaan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga kepemimpinan harus berjalan berdasarkan aturan Allah SWT.
Pada akhirnya, suara pemuda dan mahasiswa tidak seharusnya berhenti sebagai kumpulan tuntutan yang hanya ramai dibicarakan sesaat. Suara tersebut perlu menjadi pengingat bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara. Sebab, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang dijalankan, melainkan sejauh mana rakyat terlindungi dan kebutuhan hidupnya terpenuhi.
Sudah saatnya persoalan bangsa tidak hanya dilihat dari pergantian pemimpin, tetapi juga dari sistem yang mengatur kehidupannya.  

Waallahualam bissawab