Mengakhiri Problem Papua

Oleh Rismayana (Aktivis Muslimah)

Pelanggaran dan tindak kekerasan kerap terjadi di Papua yang hingga kini tak kunjung selesai. Ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ini merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang yang merasa tidak mendapat keadilan dalam segala hal.

Baru-baru ini, tindakan kekerasan dengan korban jiwa kembali terjadi didaerah Distrik Beoga kabupaten puncak Papua. Penembakan ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam serangan tersebut, menewaskan 8 orang warga sipil. Kedelapan orang tersebut merupakan pekerja PT. Palapa Timur Telematika (PTT) yang merupakan pemenang tenda proyek palapa ring, mereka bertugas memperbaiki fasilitas menara Base Transceiver Station (BTS) untuk jaringan telekomunikasi 4G. Tindakan kekerasan yang terus berulang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua ini menurut komisi hak asasi manusia atau komnas (HAM) harus diproses secara hukum. (kompas 05/03/2022).

Tindakan kekerasan yang terus berulang ini, seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, dan seharusnya, pemerintah mengambil tindakan tegas. Tidak hanya mengandalkan dialog komunikasi antara semua pemangku kepentingan dan kelompok kriminal.

Dalam hal ini seharusnya, pemerintah memberikan status hukum yang jelas bagi kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua dengan status sebagai pemberontak. Maka tindakan yang dilakukan aparat keamanan tidak hanya sebatas operasi keamanan saja tetapi bisa menangkap dan menyerang balik apabila ada serangan dari pihak kelompok bersenjata Papua tersebut.

Untuk menghindari dan mencegah agar tidak terjadi kembali konflik di Papua, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan solusi yang sistematik. Di mana fungsi negara yang seharusnya meriayah (melindungi) rakyatnya, lebih mengedepankan dan menumbuhkan kesadaran kepada rakyat Papua bahwa betapa pentingnya persatuan bangsa, karena dengan menanamkan rasa persatuan di tengah-tengah masyarakat Papua, maka ini bisa mencegah intervensi asing.

Tak hanya itu, seharusnya pemerintah pusat lebih tanggap dan jeli dalam menyikapi konflik yang sering terjadi di Papua. Mengapa rakyat Papua sampai nekat memberontak terhadap pemerintah Indonesia dan jika pemerintah mau bersikap jujur, salah satu faktor penyebab menyulutnya amarah rakyat Papua kepada pemerintah pusat sehingga muncul perlawanan gerakan separatis adalah rasa tidak mendapat keadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat Papua.

Rasa tidak mendapat keadilan dalam ekonomi inilah yang sering menyulut amarah sebagian rakyat Papua. Karena mereka merasa Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, tetapi hasil dari kekayaan tersebut tidak mereka nikmati. Sehingga timbul rasa tidak percaya rakyat Papua terhadap pemerintah pusat.

Untuk mengakhiri problem Papua tersebut, satu-satunya cara hannyalah kembali dengan aturan Islam. Karena, hanya dengan aturan Islam-lah segala problematika kehidupan bisa diselesaikan. Baik itu masalah hukum, ekonomi, hingga masalah keamanan bisa diselesaikan. Karena hukum Islam dalam pelaksanaannya harus ditaat dan dilaksanakan oleh pemimpin (Khalifah).

Selain itu, pemimpin (Khalifah) tidak boleh bermain-main dengan hukum Allah. Karena sejatinya, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Maka, kembalilah kepada aturan Allah Swt. yang akan membawa kemaslahatan bagi manusia dan seluruh alam.

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya.” (h r. Bukhari dan Muslim).

Wallahualam Bissawab.