Alih-alih Mendapat Perhatian, Pemerintah Malah Lempar-lemparan Tanggung Jawab

 

Oleh Susan Efrina (Aktivis Muslimah)

Dakwahsumut.com,- Fenomena jalan rusak masih terlihat di mana-mana. Ini terbukti dari keresahan warga yang berada di daerah Martubung. Jalan yang rusak sudah seperti kubangan dan akan membuat kemacetan yang meresahkan. Salah satu jalan yang rusak parah berada di Jalan Rawi Raya, Kelurahan Besar Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Selain rusaknya jalan, pada lokasi tersebut juga bergelombang yang menjadikan kemacetan akibat para pengendara harus pelan-pelan dan berhati-hati ketika melewati jalan tersebut. Terlihat juga, jalan tersebut diselimuti oleh pasir dan batu kerikil yang berserakan.

Menurut seorang warga, Epza Nasution, Jalan rusak tersebut sudah berlangsung dalam kurun  waktu yang lama. Ia menilai, rusaknya jalan tersebut sudah seperti kubangan kerbau. “Ini sudah memprihatinkan, kondisi kupak-kapik, hancur lebur seperti kubangan kerbau,” ucap Epza, Minggu (20/08/2023). Menurutnya, semakin hari kondisi jalan tersebut semakin  rusak parah hancur lebur. Padahal, jalan  tersebut tidak berada di dalam kota Medan. Lanjutnya lagi, “Kalau hujan, itu sangat berlumpur sekali, di samping itu juga sangat membahayakan.” Akibat itu, Epza berharap agar Wali kota Medan Bobby Nasution dapat mengarahkan Dinas terkait untuk dapat segera memperbaiki jalan tersebut (tribun-medan.com, 21/08/2023).

Lokasi jalan tersebut berada di Medan Labuhan, tetapi menurut warga yang tinggal di sana jalan rusak yang dimaksud tidak berada di wilayah Medan, artinya masuk ke dalam wilayah Deli Serdang. Alih-alih untuk memperbaiki jalan yang rusak, eh malah pemerintah lempar-lemparan tanggung jawab.  Ini terlihat dari lambatnya pemerintah bergerak dalam  memperbaiki jalan rusak tersebut. Mereka merasa kalau wilayah tersebut bukanlah bagian dari wilayah  yang di pimpinnya, begitu juga sebaliknya. Padahal, ini amanah yang harus di emban pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan dari rakyatnya. Karena jalan yang rusak termasuk dari infrastruktur yang harus dipenuhi pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Infrastruktur merupakan bagian atau salah satu dari keberlangsungan kemaslahatan negara untuk rakyatnya, sehingga semua pihak harus terus menjaganya, agar terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim mendapat perhatian yang sama. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah, tetapi masalah seperti ini cukup sering terjadi, yakni akibat adanya pembagian wilayah secara administratif yang kurang jelas, yang menyebabkan pemerintah terkesan saling menunggu siapa yang akan menyelesaikannya, yang jelas rakyatlah yang selalu menjadi korban atas kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Ini bukti akan abainya negara dalam mengurusi rakyatnya. Pemerintah sebagai pengelola urusan rakyat bertanggung jawab sepenuhnya akan permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Bukan hanya jalan provinsi saja yang harus diperbaiki/diperhatikan, tetapi jalan tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan merupakan tanggung jawab dari pengurusan pemerintah. Infrastruktur jalan merupakan akses yang vital dalam sebuah negara, karena jalan yang bagus akan mempermudah/mempercepat gerak pendistribusian suatu produk sampai ke tujuannya dengan baik pula. Karena akan memperlancar perekonomian di negara tersebut.

Negara saat ini menerapkan sistem kapitalisme, yang mana negara membangun jalan jika mendapatkan suatu keuntungan dari yang ia perbuat hanya untuk para kapital saja bukan semata-mata untuk kemaslahatan rakyat. Ini terlihat dari rusaknya jalan yang sudah lama tidak ada perhatian. Otonomi desentralisasi kebijakan dalam sistem pemerintahan demokrasi menyebabkan banyak masalah, salah satunya soal keefektivitasan dan efisiensi solusi untuk layanan publik.

Dalam Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab, tidak hanya bertanggung jawab pada rakyat yang dipimpinnya, tetapi juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Swt. Maka dari itu pemimpin dalam Islam harus bersifat amanah. Jika pemimpin tidak bersifat amanah, maka yang akan terjadi penyalahgunaan jabatan, kekuasaan dan melakukan untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa sampai merugikan rakyatnya sendiri. Dalam mengelola urusan rakyat, pemerintah harus berlaku adil untuk memberikan pertolongan, kenyamanan serta kesejahteraan kepada rakyatnya.

Pemerintah dalam sistem Islam menganut pemerintahan terpusat, namun  kebijakan yang terselenggara di setiap daerah adil dan merata. Tidak ada perbedaan dan pandang bulu dalam menyelesaikan permasalahan rakyatnya, antara jalan kota atau jalan desa semua jalan mendapat perhatian dan hak yang sama dengan sempurna. Umar bin Al-Khattab menjadi seorang khalifah dan menjadi orang yang terpandang, hal ini tidak membuat beliau menjadi angkuh dan sombong, justru beliau menjadi peduli terhadap ekonomi dan keadaan rakyatnya. Beliau melakukan ini karena sebagai rasa tanggung jawab terhadap rakyat dan negaranya.

“Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggung jawabannya dan ditanyai”, “Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?”. Dari ucapan tersebut merupakan ketakwaan Umar bin Al-Khattab akan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Swt. Sebagai pemimpin rakyatnya. Umar bin Al-Khattab tidak akan tega membiarkan seekor keledai sekali pun terperosok ke dalam lubang jalan yang rusak terlebih lagi bila ada manusia yang terluka bahkan sampai merenggut nyawa.

Masihkah ingin sistem kapitalisme ini diterapkan? Kalau ingin hidup sejahtera dan ingin mendapatkan kenyamanan, marilah kita bersama menerapkan sistem Islam yang telah terbukti mampu memberikan perhatian pada seluruh aspek kehidupan selama 13 abad lamanya.

Wallahualam bissawab.