Wacana Program Bagi-bagi Rice Cooker dan Konversi ke Listrik, Siapa Diuntungkan?

 



Oleh: Putri Sarlina (Guru & Aktivitas Muslimah KoAs Tanjungbalai)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan usulan kepada Komisi VII DPR untuk pembagian rice cooker gratis dengan anggaran senilai Rp300 miliar. Program bagi-bagi rice cooker diklaim berbeda dengan program migrasi ke kompor induksi, baik secara pasar maupun penerima. dikutip dari laman tirto.id

Rencananya, Kementerian ESDM bakal menyalurkan rice cooker listrik sebanyak 680.000 unit lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kementerian tahun depan. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan. Adapun, pengurangan volume LPG 3 kilogram mencapai 19,6 ribu ton dan penghematan devisa sebesar 26,88 juta dolar AS. Lewat program itu, konsumsi listrik domestik diharapkan menyentuh di angka 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit 54,74 MW.

Ditambah dengan ada nya wacana subsidi motor listrik untuk mengejar target peralihan energi oleh Luhut.

Konversi ke motor listrik, sebagaimana mobil listrik,  dianggap lebih menguntungkan secara keuangan bagi negara dan masyarakat, serta pro-lingkungan.  Demikian juga pembagian rice cooker  dianggap akan menghemat penggunaan LPG 3 kilogram sehingga mengurangi impor LPG dan meningkatkan  konsumsi listrik domestik.

Namun kebijakan tersebut tidak sejalan dengan  realita di lapangan.  Fasilitas penunjang untuk pengisian listrik belum banyak tersedia, sementara penghematan atas pengurangan  penggunaan gas juga tidak signifikan dan yang pasti,   program tersebut  jelas akan menguntungkan pengusaha.

Inilah potret negara kapitalis, yang lebih berpihak kepada pengusaha dan oligarki di banding rakyat. Berbagai program publik dibuat namun nyatanya hanya mengarah pada perolehan profit para pemilik modal dan dalam Negara kapitalis ini adanya ketergantungan terhadap swasta dalam merealisasikan kebijakan industri.

kepemimpinan islam tidak akan menyerahkan urusan rakyat kepada asing dan Aseng akan tetapi  Khilafah justru berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dan mensejahterakannya dengan ekonomi Islam.

Allahu 'alam bishawab