Wacana penutupan KA Argo Parahyangan demi KA Cepat Jakarta Bandung Bukti Penguasa Musuh Rakyat dan Teman Asing?

 

Umma Hanan (aktivis koAs Tanjung Balai)

 

KA Argo Parahyangan dikabarkan bakal ditutup saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mulai beroperasi Juni 2023.  Pemerintah berusaha terus melanjutkan proyek kerjasama dengan China tersebut meski harus hutang  dana tambahan.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi justru tidak menegaskan penghentian operasional KA Argo Parahyangan yang disampaikan sebelumnya oleh pimpinannya Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, saat ini, progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 80,40 persen dan akan terus dilanjutkan sampai rampung pada pertengahan 2023. Dia juga mengatakan, proyek kereta api cepat ini merupakan salah satu proyek utama Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMR-BRI) yang menjadi landmark kerja sama antara Indonesia dan China.

Menanggapi isu ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai KA Argo Parahyangan harus tetap eksis meski ada KCJB.

Penutupan KA Argo Parahyangan terlalu gegabah, jangan cepat-cepat memutuskan. Karena KA Argo Parahyangan itu masih banyak penggemarnya juga, biarkan saja," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Entah berdasarkan kemampuan keuangan hingga faktor lokasi pekerjaan. Namun, ia menilai ada pangsa pasar yang berbeda antara keduanya.

KCJB menargetkan penumpang kendaraan pribadi yang rutin menggunakan jalan tol. Sedangkan KA Argo Parahyangan harus tetap eksis karena ada orang-orang yang memang daya belinya tidak bisa menggapai harga tiket kereta cepat.

Tiket kereta cepat dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu untuk tiga tahun pertama beroperasi. Setelah itu, harga tiket KCJB akan naik ke Rp150 ribu hingga Rp350 ribu. Sedangkan harga tiket KA Argo Parahyangan dibanderol di kisaran Rp100 ribu-Rp150 ribu.

KA Argo Parahyangan itu pendapatannya masuk ke PT Kereta Api Indonesia, kalau kereta cepat ini ke konsorsium BUMN. Penghasilan PT KAI dibagi nanti, berapa persen ke PT Jasa Marga, ke PT Wijaya Karya, dan PT PTPN VIII. Saya kira gak usah ditutup, terlalu cepat memutuskan itu," tegas Djoko.

Jika memang KA Argo Parahyangan dipaksa tutup, kereta cepat perlu segera menyiapkan aksesibilitas yang baik. Hal ini mengingat tiga stasiun pemberhentian yang berada di luar pusat Kota Bandung, yakni Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar.

Djoko menegaskan Pemkab Karawang, Pemkab Bandung, dan Pemkot Bandung harus menyiapkan fasilitas angkutan umum dari kawasan perumahan dan pemukiman menuju stasiun. Aksesibilitas dan kelanjutan perjalanan hingga mendekati perumahan dan pemukiman akan menjadi kunci keberhasilan penumpang kereta cepat.

Di lain sisi, Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menganggap penutupan KA Argo Parahyangan belum tentu membuat penumpang beralih menggunakan kereta cepat.

Yayat memahami betul bahwa motif bisnis berperan di balik isu penutupan KA Argo Parahyangan. Tujuan utamanya adalah menghindari kontestasi. Alih-alih untung, KCJB malah bakal kena tikung moda transportasi lain.

Penutupan KA Argo Parahyangan jelas akan merugikan masyarakat banyak yang tak mampu membeli tiket KA Cepat.

"Pilihan menutup itu kan memang pilihan bisnis. Apakah dengan ditutupnya KA Argo Parahyangan nanti semua orang akan pindah ke kereta cepat? Belum tentu. Orang yang biasa menggunakan KA Argo Parahyangan pasti akan menggunakan moda lain. Potensi terbesar adalah menggunakan travel," jelas Yayat.

Yayat menyoroti soal perbedaan harga tiket KA Argo Parahyangan dan kereta cepat. Menurutnya, kelompok tertentu akan sulit menjangkau harga tiket kereta cepat, kecuali pelaku bisnis yang melakukan perjalanan dinas dengan biaya negara atau perusahaan.

Benarkah KA Argo akan ditutup??

Ya [akan ditutup]," ujar Luhut menjawab pertanyaan kumparan soal apakah betul kereta tersebut bakal ditutup, saat ditemui di The Ritz-Carlton Pacific Place, Selasa (29/11). Jika benar ditutup. Maka membuktikan bahwa pemerintah tidka berpihak pada rakyat dan justru membela aseng .

Sungguh berbeda dengan Khilafah, yang menjadikan dirinya sebagai ra’in dan junnah atau pelindung bagi rakyatnya .

Dalam praktiknya semua ini ditunjang penuh seperangkat aturan Islam, yang jika seluruhnya diterapkan akan mampu mewujudkan kesejahteraan.

Islam memandang transportasi adalah urat nadi kehidupan yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya semua yang termasuk fasilitas publik dilarang untuk dikomersilkan.

 

Meski pembangunan infrastruktur ini mahal dan rumit negara tidak akan menyerahkan pengelolaan nya kepada swasta. Negara dalam sistem Islam berwenang penuh  dan bertanggung jawab langsung  memenuhi hajat publik khususnya transportasi publik yang aman nyaman maupun ,murah dan tepat waktu. Serta memiliki fasilitas yang memadai.

Pelayanan transportasi  publik juga akan disediakan negara secara merata baik di pusat maupun di antar daerah. Secara politik negara akan dijauhkan dari intervensi dari kepentingan lain diluar kemaslahatan umat dan kedaulatan negara.

Dalam aspek ekonomi aturan islam memberikan jaminan kesejahteraan  yang tiada tara. Dengan aturan tentang kepemilikan yang luar biasa, negara akan memiliki modal yang cukup untuk menyediakan segala kebutuhan vital rakyat nya. Termasuk urusan transportasi dan pemenuhan yang maksimal.

Dalam membangun mode transportasi , biaya operasional yang digunakan merupakan anggaran operasional yang bersifat mutlak. Artinya ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan penyelenggaraan transportasi murah atau gratis  berkualitas bagi semua orang .

Pembangunan harus tetap terlaksana , sungguh tidak ada pelayanan terbaik selain yang di landasi akidah Islam.

Sejarah telah membuktikan , para pemimpin yakni para Khalifah menerapkan syariat Islam dalam segala aspek sistem kehidupan . Masyarakat merasakan alat transportasi terbaik.

Seperti masa Khalifah Utsmaniyah yang membangun jalur kereta api dengan tujuan memperlancar perjalanan haji.

Tahun 1900 Masehi, Sultan Hamid II  merancangkan proyek Hejaz Railway yakin jalur kereta yang terbentang dari Istanbul ibu kota khilafah hingga ke Mekkah. Melewati Damaskus, Yerusalem, dan Madinah. Di Damaskus jalur ini terhubung dengan Baghdad  Railway yang rancangan nya terus ke timur menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya.

Sungguh  negara khilafah telah membangun  infrastruktur publik dengan standard teknologi mukhtahir . Dimasa sekarang pembangunan transportasi  harus memperhatikan teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasi nya itu sendiri.

Oleh karena itu, hanya khilafah Islam masyarakat dapat merasakan transportasi publik dengan murah nyaman dan aman.