Ulama dan Sejumlah Elemen di Sumut Sampaikan Petisi kepada Pemerintah

 

Medan, Dakwahsumut- Mahalnya harga sembako dan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) serta gas membuat sejumlah pihak semakin gerah. 

Jika sebelumnya para mahasiswa di seluruh tanah air bereaksi dengan cara turun ke jalan melakukan demo, maka berbeda yang dilakukan sejumlah ulama, perwakilan pengusaha,  advokat dan pemuda di Sumatera Utara. 

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Mufakkir Mabda'iy bersama Umat (AMMBU) menyampaikan Petisi kepada pemerintah melalui Komisi B DPRD Sumatera Utara pada Rabu (27/4/22). 

Perwakilan ulama, pengusaha muslim, advokat dan pemuda itu berharap Petisi yang mereka bacakan secara bergiliran di depan Ketua Komisi B DPRD Sumut H. Dody Thahir dan Sekretaris Ahmad Hadian SPdI itu menjadi perhatian utama pemerintah. 

"Bahwa kenaikan harga ini akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Oleh karena itu harus ditolak, " kata Taufik Simbolon selaku koordinator aksi di gedung DPRD Sumut. 

Ia mengatakan sistem demokrasi seperti sekarang ini telah menjadi penyebab kesengsaraan masyarakat. Hal itu karena pemilik modal berkesempatan untuk bisa menguasai berbagai hajat orang banyak.

Ustad Musdar Syahban selaku Ketua Forum Komunikasi (FK) Ulama Aswaja Sumut yang turut hadir pada penyampaian petisi itu menambahkan kebijakan negara yang tidak bijak diantaranya berencana menaikkan harga merupakan tindakan  zolimi kepada masyarakat.

Senada yang disampaikan perwakilan advokat. Abdurrahman, SHI dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat. 

Ia mengatakan, kekayaan alam ini adalah milik rakyat yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Rencana pemerintah menaikkan harga-harga bahan kebutuhan pokok masyarakat merupakan tindakan yang menyengsarakan rakyat.

"Menaikkan harga, apakah hal ini akan memakmurkan atau menyengsarakan rakyat?" tanyanya. 

Sementara itu Andika Mirza dari Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan memastikan kebijakan menaikan harga sangat mencekik masyarakat.

Ia juga mengkritisi peran negara tidak berjalan sebagai pelayan masyarakat. 

"Kami akan memobilisasi  mahasiswa jika tuntutan ini tidak dipenuhi," katanya. 

Sementara itu, Zulham Siregar yang mengaku perwakilan sejumlah pengusaha menyebutkan kenaikan harga solar akan sangat berefek pada perekonomian masyarakat.

"Anggota dewan harus menyuarakan ke pusat untuk menolak kenaikan harga ini, " desaknya. 

Sementara itu, Surya Syahputra

selaku perwakilan tokoh masyarakat Binjai mengingatkan para pejabat untuk tidak bertindak zolim. 

"Jadilah pejabat yang bertaqwa. Jika jabatan utk menzolimi maka Allah akan membalasnya, " ucapnya. 

Dia juga mendorong agar sumber daya alam di daerah ini agar pengelolaannya langsung dilakukan oleh negara serta dikelola secara syar'i. 

"Dan tidak dikelola dengan standar harga internasional, " ucapnya. 

Khawatir Ketok Palu

Sebelumnya, Ketua AMMBU Taufik Simbolon menyebutkan, pihaknya terkesan tergesa-gesa dalam menyampaikan petisi tersebut semata-mata karena khawatir pemerintah secara cepat dan diam-diam merealisasikan rencana kenaikan tersebut. 

"Kekhawatiran kami jika kemudian aspirasi ini disampaikan setelah lebaran, besar kemudian kebijakan-kebijakan ini sudah ketuk palu seperti yang sudah-sudah," ucapnya. 

Dalam pertemuan itu, Zulham Siregar yang mewakili kelompok pengusaha mendesak  anggota dewan agar menyuarakan ke pusat terkait petit penolakan kenaikan harga itu. 

Salah Urus

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumut H. Dhody Thahir yang menerima langsung kelompok masyarakat tersebut berjanji akan meneruskan petisi tersebut. 

Ia mengaku memiliki pemikiran yang sama terkait kenaikan harga barang tersebut. 

"Ini semua akibat salah urus, " ucapnya didampingi sejumlah anggota dewan lainnya. 

Dodi juga menyinggung tentang keironian bahan bakar gas, dimana produksi di dalam negeri melimpah tetapi justru di ekspor ke luar negeri. 

Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian, SPdI yang turut hadir dalam pertempuran tersebut bersepakat dengan apa yang diutarakan AMMBU dan kelompok advokat tersebut. 

Namun katanya, tentang kenaikan harga BBM dan gas itu merupakan domain pusat. 

"Kewenangan DPRD terbatas. Tapi akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat, " ucapnya. ()