Kebijakan Negara Menambah Kasus Infeksi, Sadarkan Dengan Sistem Islam. - dakwah sumut

Breaking

BANNER 728X90

Senin, 08 Juni 2020

Kebijakan Negara Menambah Kasus Infeksi, Sadarkan Dengan Sistem Islam.


Oleh : Susan Efrina (Aktivis Muslimah Medan)

Kebijakan baru dalam penanganan virus yang bertajuk new normal, diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui akun resmi media sosialnya pada tanggal 7 Mei 2020, @Jokowi "sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid-19 untuk beberapa waktu kedepan".

Bey Machmudin mempertegas maksud Jokowi yang mengatakan hidup dengan corona "covid-19 memang belum ada anti virusnya tapi kita bisa mencegah. Artinya jangan menyerah hidup berdamai dalam penyesuaian kehidupan. Kesananya yang disebut the new normal tatanan kehidupan baru," katanya.

Karena pemberitaan ini (new normal), banyak masyarakat yang beranggapan bahwa new normal adalah kata lain dari pelonggaran PSBB. Sehingga masyarakat mulai mengabaikan arahan dari pemerintah dan tidak patuh lagi pada protokol kesehatan.
Para pakar memprediksi bahwa kasus infeksi ini akan mengalami lonjakan setelah adanya new normal, apalagi dengan datangnya hari raya Idul Fitri dimana masyatakat mulai keluar rumah untuk bersilahturahmi ke sanak famili.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra memperkirakan lonjakan pasien positif covid-19 pasca hari raya Idul Fitri 1441 H. Diperkirakan satu harinya akan ada 1.000 kasus baru pasien positif.
"Kelihatannya akan meledak setelah lebaran. Ini saya prediksikan sekitar seminggu kedepan kasus bisa mencapai 1.000 lebih per hari," ujar Hermawan kepada Okezone, Kamis (21/5/2020).
Menurut Hermawan penambahan kasus secara meledak lantaran masyarakat yang sudah turun keluar rumah menjelang hari raya Idul Fitri meskipun PSBB sudah diterapkan.

Begitu juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus covid-19 usai hari raya Idul Fitri. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama merayakan lebaran.

"Kita masih lihat masyarakat yang ritualnya lebih didahulukan dari pada apa yang sudah diimbau pemerintah. Kondisi seperti ini bakal mempersulit dan memperlama kita dalam mengatasi virus ini," kata Wakil Ketua Umum PB IDI dr. Adib Khumaidi kepada Republika.co.id, Senin (25/5).
Di sistem Kapitalisme ini, pemerintah lebih memperhatikan manfaat dari pada nyawa rakyatnya sendiri. Ini dapat dilihat, dari kebijakan pemerintah yang telah membuka mall-mall, bandara dan sejumlah tempat-tempat umum lainnya, yang banyak mendatangkan keramaian massa.
Dengan alasan untuk memajukan perekonomian kembali hingga semua dibuka dan untuk mengurangi pengangguran. Tanpa melihat lagi nyawa rakyat yang akan terancam. Negara abai didalam mengantisipasi kasus infeksi yang terus bertambah malah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya.
Sistem Islam yang pernah berjaya selama 14 abad, pernah pada satu masa terjadi wabah. Dan persoalan ini mampu diselesaikan dengan waktu singkat. Juga dimulai dari mengantisipasi akan adanya kasus infeksi ini. Karena pemerintah bertanggung jawab atas rakyatnya berdasarkan  Al qur'an dan Hadits dalam setiap membuat kebijakan, bukan berdasarkan manfaat dan hawa nafsu mereka.

Sekiranya ada beberapa poin yang menjadi pedoman :
1. Terus terang dan keterbukaan dalam data. Apalagi di zaman yang sudah canggih seperti ini. Akan lebih mudah dipublikasikan tentu dengan fakta dan data akurat. Bukan untuk menakut-nakuti namun sebagai bahan edukasi kepada masyarakat. 

“Tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan.” (H.R. Tirmidzi)
2. Memahamkan masyarakat agar mampu untuk menghindar dari serangan wabah. Rasulullah SAW bersabda : 
 "Menghindarlah kamu dari orang yang terkena judzam (kusta), sebagaimana engkau lari dari singa yang buas." (HR Al Bukhari)
Judzam diatas maksudnya adalah penyakit yang sudah mewabah.
3. Jujurlah dalam pemenuhan hak rakyat. Jangan katakan sebagai bantuan sosial atau bansos. Karena pada dasarnya rakyat memilih pemimpin dengan tujuan sebagai wakilnya dalam memenuhi semua hajat hidup. Wallahualam.