Antara Citra Pembangunan dan Realitas Kehidupan Rakyat
Oleh: Alia Salsa Rainna
(Aktivis Dakwah)
Media sosial kini semakin menjadi sarana pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemko Medan melalui Dinas Kominfo bahkan menggunakannya untuk membangun narasi berdasarkan pekerjaan yang dilakukan di lapangan, termasuk publikasi perbaikan jalan dan juga drainase.
(posmetromedan.com, 12/08/2026)
Langkah tersebut menunjukkan bahwa media sosial kini tidak lagi menjadi ruang interaksi masyarakat saja, akan tetapi juga menjadi alat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerjanya pemerintah saat ini.
Publikasi pembangunan tentu bukan sesuatu yang salah. Masyarakat memang berhak untuk mengetahui program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, persoalannya muncul ketika publikasi lebih banyak menampilkan sisi keberhasilan saja, sementara berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat justru tidak mendapatkan ruang yang seimbang.
Di tengah banjir yang kini masih menjadi persoalan, juga kemiskinan dan berbagai masalah sosial yang belum sepenuhnya diselesaikan, masyarakat tentu membutuhkan informasi yang utuh. Bukan hanya peresmian, seremonial, atau narasi keberhasilan semata.
Dalam sistem sekulerisme kapitalis, pencitraan dan pembentukan opini publik sering sekali bagi mereka menjadi bagian yang penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Akibatnya, media sosial berpotensi berubah menjadi etalase yang hanya menampilkan sisi indah pembangunan saja.
Padahal, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa menarik sebuah unggahan. Yang lebih penting adalah apakah rakyat benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupannya.
Jika banjir masih terjadi, kemiskinan masih dirasakan oleh masyarakat, dan berbagai persoalan sosial belum selesai, maka persoalan tersebut tidak akan hilang hanya karena narasinya dibuat lebih positif.
Islam memandang bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar persoalan membangun citra, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan di hadapan Allah SWT.
Dalam Islam, informasi kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan kemaslahatan, bukan sekadar membangun citra. Pemerintah wajib terbuka terhadap persoalan yang terjadi dan berusaha menyelesaikan akar masalahnya.
Rakyat juga memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mengoreksi penguasa ketika terjadi suatu kesalahan. Kritik bukan sesuatu yang harus ditakuti, sebab amar makruf nahi mungkar juga merupakan bagian dari kewajiban umat.
Karena itu, media sosial seharusnya tidak hanya menjadi tempat menampilkan keberhasilan, akan tetapi juga menjadi sarana transparansi dan penyampaian kondisi masyarakat.
Ketika rakyat mengeluhkan banjir, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai persoalan lainnya, keluhan tersebut harus didengar dan diselesaikan, bukan sekadar ditutupi dengan narasi positif di media sosial.
Rakyat itu membutuhkan fakta, dan bukan sekadar framing. Membutuhkan solusi yang hakiki, dan bukan sekadar selebrasi semata. Sebab, ketika yang diubah hanya narasinya, sementara realitas tetap sama, maka yang berubah hanyalah persepsi tetapi bukan kehidupan umat.
Wallahu a'lam bisshawab.