Donald Trump dan Hutang Amerika Serikat: Wajah Kehancuran Sistem Kapitalis-Sekuler

Oleh Indri Nur Adha
(Aktivis Muslimah)

Demonstrasi besar bertajuk "No Kings" terjadi di Amerika Serikat pada 28 Maret 2026, melibatkan jutaan warga yang turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump. Aksi ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah, dengan sekitar 8 juta peserta tersebar di lebih dari 3.300 titik di seluruh negara bagian dan jumlahnya diperkirakan masih bisa bertambah. Para demonstran menyuarakan slogan “End this war” sebagai bentuk penolakan terhadap konflik yang melibatkan AS di Iran. 

Gelombang protes ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti operasi militer di Iran, kebijakan imigrasi yang dianggap keras, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintah. Survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Trump hanya berada di angka 36 persen, mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini (metrotvnews.com, 29/03/2026).

Utang nasional Amerika Serikat mencapai angka US$39 triliun pada Maret 2026, meningkat tajam seiring lonjakan pengeluaran, terutama akibat konflik yang melibatkan AS, Israel dan Iran. Besarnya utang ini memberi tekanan pada kebijakan anggaran negara, termasuk pajak, belanja militer dan pengelolaan fiskal. Dengan jumlah penduduk sekitar 342 juta jiwa, beban utang rata-rata per orang mencapai sekitar US$113.875 atau setara Rp1,93 miliar, meskipun pada praktiknya utang tersebut dibayar melalui pajak dan pemasukan negara lainnya.

Kenaikan utang ini juga terjadi lebih cepat pada awal masa jabatan kedua Donald Trump dibandingkan periode awal kepemimpinan pertamanya. Data resmi dari Departemen Keuangan AS menunjukkan lonjakan signifikan jika dibandingkan antara posisi utang pada akhir 2024 dan data terbaru per Maret 2026, menandakan percepatan peningkatan beban fiskal negara (cnbcindonesia.com, 28/03/2026).

Ambisi Donald Trump dalam memperluas pengaruh global melalui kebijakan militer dinilai membawa konsekuensi serius terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Peningkatan belanja pertahanan yang masif mendorong lonjakan utang negara secara signifikan, hingga memicu kekhawatiran akan pendapatan negara jangka panjang. Jika tren ini terus berlanjut tanpa pengelolaan yang bijak, bukan tidak mungkin beban utang yang semakin membengkak akan menyeret perekonomian menuju krisis yang lebih dalam, bahkan mendekati ancaman kebangkrutan.

Sikap Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang mendukung Israel dalam konflik Palestina serta membangun aliansi dengan Eropa dan negara-negara Teluk untuk menghadapi Iran mencerminkan watak ideologis kapitalisme sekuler, yang berorientasi pada kepentingan dan kekuasaan. Dalam sistem ini, kebijakan luar negeri kerap didorong oleh keuntungan dan kepentingan strategis, bukan oleh nilai moral atau keadilan universal. 

Sejumlah pengamat bahkan menilai kebijakan luar negeri Trump bersifat “transaksional”, memperlakukan dunia sebagai arena negosiasi kepentingan semata. Akibatnya, konflik ini menjadi konsekuensi yang tak bisa dihindari dan membuka mata publik bahkan warga AS sendiri, akan wajah hegemoni kapitalisme sekuler yang cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan demi ambisi kekuasaan.

Pengkhianatan sebagian penguasa di negeri-negeri muslim yang bersekutu dengan kepentingan Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari cengkeraman sistem kapitalis-sekuler yang menjadikan kekuasaan dan keuntungan sebagai orientasi utama. Dalam kerangka ini, loyalitas sering bergeser dari kepentingan umat kepada kepentingan politik dan ekonomi, meski harus mengorbankan prinsip keadilan.

Padahal, dalam ajaran Islam, kepemimpinan adalah amanah untuk melindungi dan mengurus urusan umat. Karena itu, realitas persekutuan yang merugikan kaum muslim menjadi pengingat akan pentingnya kembali pada sistem Islam yang menempatkan akidah sebagai dasar peraturan, bukan tunduk pada tekanan dan kepentingan kapitalisme.

Umat perlu terus diberikan pemahaman kritis bahwa dominasi Amerika Serikat melalui hegemoni kapitalisme telah membawa dampak besar terhadap kerusakan tatanan global serta hubungan antarbangsa. Sistem ini kerap melahirkan kebijakan yang penuh dengan kepentingan. Dalam kondisi tersebut, umat Islam termasuk para penguasanya sering kali terjebak dalam politik adu domba untuk mengamankan kepentingan strategis pihak luar. 

Upaya membangun kesadaran politik di tengah umat Islam perlu terus diperkuat secara konsisten. Hal ini penting agar umat tidak hanya peka terhadap realitas global, tetapi juga memiliki landasan ideologis yang jelas dalam menyikapinya. Dengan berpegang pada ideologi Islam, umat diarahkan untuk menjadikan aqidah sebagai dasar dalam mengatur kehidupan dan kekuasaan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh sistem lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Mengajak umat dan penguasa muslim untuk menggencarkan perjuangan penegakan Khilafah, agar tatanan dunia yang rusak diganti dengan tatanan syariah Islam. Karena hanya dalam naungan Khilafah umat Islam di dunia akan bersama dalam satu kepemimpinan, maka dengan itu umat punya kekuatan untuk melawan dan mengalahkan negeri-negeri kafir yang memusuhi negara Islam.

Untuk mewujudkan ini semua perlu adanya upaya yang maksimal yang di lakukan oleh umat yaitu dengan adanya partai atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan kehidupan Islam, maka kita perlu mendukung dan ikut serta dalam kelompok tersebut agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang memperjuangkan Agama Allah Swt.

"Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa."
(TQS Al-An'am [6]: 153)

Wallahualam bissawab