Efektif kah Menggenjot UMKM dan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi??

 



Oleh : Rini Ummu Husna

Di Penghujung Oktober lalu, Presiden Jokowi bertolak ke Italia dalam rangka menghadiri KTT G20. KTT G20 Roma 2021 adalah pertemuan Group of Twenty (G20) keenam belas. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 30-31 Oktober 2021 di Kota Roma, ibu kota Italia. Pada pertemuan kali ini Presiden Jokowi banyak memberikan pernyataan terkait isu-isu global kekinian serta harapan akan pencapaian yang akan diraih Indonesia kedepannya. Salah satu pernyataan yang beliau kemukakan adalah tentang peranan UMKM di Indonesia serta penguatan peran perempuan dalam Ekonomi terlebih dimasa Pandemi belakangan ini. Menurut Jokowi bahwa Perempuan dapat memanfaatkan peluang yang ada ditengah kondisi Pandemi untuk tetap berkontribusi dalam hal ekonomi terlebih UMKM. Menurut pemaparan Jokowi setidaknya ada dua aksi nyata yang akan dilakukan Pemerintah.

"(Aksi nyata) Pertama, meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan. Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif kami telah mencapai 81 persen dan kami targetkan mencapai 90 persen di tahun 2024," jelas Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi menambahkan akan memperkuat pendanaan UMKM dengan mengalokasikan dana 17,8 miliar dollar AS. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia juga meluncurkan 1,1 miliar dolar AS bagi Program Produktif Usaha Mikro dan 63,5 persen di antaranya diterima pengusaha perempuan. Dan akan dilakukan pengembangan skema untuk pembiayaan dengan program khusus yang dinamai Program Mekaar "Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera". Bagaimana dalam hal ini Perempuan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi sebab terdapat lebih dari 10,4 juta nasabah dengan total pembiayaan 1,48 miliar dolar AS dan non-performing loan yang sangat rendah, hanya 0,1 persen. Hal tersebut membuktikan kemampuan para pengusaha perempuan yang mumpuni dalam mengelola dana.

Selanjutnya yang kedua, mendukung transformasi ekonomi UMKM. Salah satunya dengan pengoptimalan peran digitalisasi apalagi dalam masa Pandemi saat ini. Fokus utama dalam hal ini adalah pengembangan e-commerce. Sebab Lokapasar atau e-commerce menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia di masa pandemi dengan nilai yang akan mencapai 24,8 miliar dolar AS tahun ini. Selama pandemi, 8,4 juta UMKM Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk bagi 54 persen UMKM perempuan," kata Presiden. Dengan demikian melalui program ini diharapakan Indonesia akan mampu mempercepat capaian SDGs di Indonesia sebab memberdayakan UMKM dan Perempuan adalah kebijakan sentral Pemerintah hari ini.

Pemerintah berkeyakinan bahwa saat ini menggenjot pertumbuhan UMKM dan mengoptimalkan peran perempuan adalah cara yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi hari ini. Bahkan tak tanggung-tanggung dana yang dikucurkan sebagai wujud dukungan nyata terhadap program ini. Peran perempuan hari ini diharapkan mampu mengukuhkan ekonomi Indonesia saat ini terlebih dimasa Pandemi dengan harapan mampu menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan kemiskinan yang menjadi masalah di negeri ini.

Dari sini kita seolah bisa melihat bahwa pemerintah seolah kehilangan kekuatannya dalam mengoptimalkan perannya dalam hal menaikkan tingkat ekonomi negeri ini. Mereka seolah menyerahkan semuanya hari ini pada masyarakat terutama perempuan untuk bisa menggenjot perekonomian nasional. Dengan membawa issu ini ke kancah dunia, seharusnya pemerintah malu karena memilih memfokuskan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada UMKM dan Perempuan. Bukankah di Negeri ini terdapat banyak BUMN dan SDA yang nyatanya sangat memungkinkan untuk dikelola dengan hasil yang realistis untuk kebermanfaatan pertumbuhan suatu bangsa. Namun, adanya program ini, seolah pemerintah mengalihkan tanggung jawab ini kepada masyarakat terlebih perempuan. Bukankah sebaiknya pemerintah memfokuskan kepada perbaikan BUMN yang hari ini pengolahan nya masih  bersifat kapitalistik sehingga dengan adanya campur tangan para kapitalis sulit bagi negara dalam  mengoptimalkan keuntungan untuk rakyat. 

Begitu banyak rapot merah pemerintah dalam pengolahan SDA melalui BUMN seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal ekonomi. Dan bukankah dengan terus mendorong peran perempuan terlebih hal ini merupakan program prioritas pemerintah malah akan menghasilkan masalah baru. Perempuan-perempuan Indonesia akan semakin jauh dari tugas pokok mereka sebagai pendidik dalam keluarga. Mereka akan leluasa keluar dalam menggiatkan tugas ekonomi yang dibebankan kepada mereka. Jelas, diawal mereka akan senang hati dengan harapan akan dapat membantu perekonomian keluarga, bahkan pemerintah sendiri tidak tanggung-tanggung dalam mengucurkan dana fantastis bagi para perempuan penggiat UMKM.

Peningkatan ekonomi justru bukan serta Merta memberikan tanggung jawab tambahan kepada para perempuan untuk ikut terjun secara massif yang justru akan melahirkan masalah baru. Sementara, permasalah pokok utamanya tidak diselesaikan. Untuk mempercepat capaian SDGs adalah memperbaiki pengelolaan SDA dan instansi-instansi terkait. Mengubah secara mendasar terhadap kelolaan perekonomian yang keliru. Bukan mengalihkan beban negara kepada perempuan dengan meminta kontribusi nyata bahkan menjadikan program ini sebagai prioritas.

Peran Negara tentulah merupakan hal yang paling krusial dalam menanggulangi masalah tingkat perekonomian dalam suatu bangsa. Didalam Islam, pengelolaan SDA akan dilakukan oleh pemerintah dengan menghilangkan secara penuh campur tangan pemodal yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Semua profit pengelolaan SDA akan digunakan secara penuh dalam pembiayaan sarana publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Pemaknaan dari hadist ini adalah segala pengelolaan SDA haram atas harganya ( gratis hasil pengelolaan nya untuk rakyat dan tidak boleh dikenai harga) dan pengelolaan murni untuk kebutuhan rakyat dan tidak boleh ada para kapital ikut campur dengan tujuan prodit termasuk privatisasi terhadap kepemilikan sumber-sumber SDA yang ada. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah tercapai dengan adanya pengoptimalan melalui peran Negara.

Secara realistis negara memiliki peran besar dalam mekanisme kehidupan rakyat. Menjadi penanggung jawab utama dalam perekonomian negara. Sebab asasnya pemerintah adalah pelayan rakyat, sehingga melalui kekuatan dalam melegalisasikan berbagai peraturan seharusnya pemerintah kita hari ini mampu membuat regulasi penguatan ekonomi dengan menghilangkan campur tangan para pemodal yang bertujuan pada keuntungan jika ikut serta dalam program-program atau proyek-proyek pemerintah. Semua murni tanggung jawab pemerintah, dengan mengedepankan aspek pelayanan terhadap rakyat. Tidak membiarkan dirinya diatur bahkan ditindas melalui para kapital-kapital yang hari ini masih merajalela menguasai aset-aset negara yang seharusnya keuntungan dapat dioptimalkan pada kebutuhan rakyat tapi menjadi teralihkan dengan sebagian besarnya keuntungan masuk ke kantong pemodal. Inilah problem mendasar bagi permasalah ekonomi negara kita hari ini.

Dengan menyadari bahwa Masalah pokok perekonomian bangsa ini adalah tidak optimalnya peran negara dalam memberdayakan SDA dan aset negara, maka pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa harus para perempuan terpalingkan dari tugas pokok mereka didalam rumah mereka sebagai pendidik ulung bagi anak-anak nya. Bukan berarti Islam memarginalkan kaum perempuan dalam berkontribusi bagi negara, namun Islam tidak menjadikan para perempuan menjadi tulang punggung negara dengan membuatkan program khusus agar para perempuan dapat secara signifikan menaikkan tingkat perekonomian suatu bangsa, bukankah itu dinamakan eksploitasi peran perempuan oleh negara??. Didalam Islam perempuan boleh hukumnya ikut andil dalam kehidupan publik namun tidak mengalihkan fokus peran utamanya sebagai ummun warabbatul bait. Didalam Islam banyak dikenal ilmuwan muslimah, tokoh-tokoh muslimah, para tenaga ahli muslimah baik di bidang kedokteran, pendidikan, ekonomi bahkan politik. Namun, peran mereka tidak serta Merta di eksploitasi dengan menjadikan mereka pion utama bagi kebangkitan negara.

Peran mereka juga banyak berada di balik layar. Melahirkan, mendidik dan membesarkan para tokoh-tokoh besar dunia, jelas merupakan kontribusi nyata bagi suatu negara. Bagaimana ibu Imam Syafi'i memberikan pendidikan terbaik sehingga imam Syafi'i sampai detik ini dikenal sebagai imam mahzab terkemuka bahkan mayoritas masyarakat kita menggunakan hasil ijtihad nya. Ibu dari panglima besar Islam Sholahuddin Al Ayyubi yang mencita-citakan memiliki seorang anak penakluk Baitul maqdis sehingga didikan pada putranya menjadikan Sholahuddin sebagai panglima penakluk Baitul maqdis. Dan begitu banyak kisah-kisah lainnya yang menggambarkan bagaimana peran perempuan dalam melahirkan dan mendidik para pembesar negara dan tokoh-tokoh besar dunia. Sehingga dengan begitu para perempuan mampu mengoptimalkan perannya secara fitrah baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kewajiban utamanya sebagai pendidik terbaik generasi. Sehingga baik pemerintah/negara dan perempuan sama-sama memiliki perannya dalam memajukan sutau bangsa tanpa menghilangkan kewajiban masing-masing pihak. Wallahu'alam.