Momentum Tahun Baru Islam : Tokoh Sumut Diskusi Soal Umat dan Negeri Ini

 

Dakwahsumut.com, Medan, - Seratusan lebih tokoh lintas organisasi massa (ormas) Islam di Sumatera Utara bersama Prof. Suteki dan Ustadz Ismail Yusanto menggelar diskusi tentang kondisi umat Islam dan negeri ini di Hotel Garuda Citra Medan, Selasa (11/9). 

 

Prof. Suteki, seorang guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mendapat kesempatan pertama. Ia secara gamblang mengatakan bahwa pada rezim ini negara dijalankan dengan lebih mengedepankan kekuasaan dari pada hukum.

"Saya ingin meluruskan hukum, jangan menjadikan kekuasaan sebagai hukum," ucap akademisi itu di hadapan para peserta acara temu tokoh yang digelar Majelis Kajian Islam Kaffah (MKIK) Kota Medan. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun baru Islam 1440 Hijriah.

Sikap akademiknya itulah yang menyebabkan dirinya harus kehilangan jabatan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Ia telah menjadi saksi ahli bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat melakukan gugatan penolakan pencabutan badan hukum secara non prosedural oleh pemerintah.

"Perpu Ormas itu tidak beralasan," ucapnya. Dia mengatakan, Indonesia ini adlah negara hukum bukan negara kekuasaan, apalagi negara ormas atau negara OKP.

Prof. Suteki yang pakar di bidang Ilmu Sosiologi dan Filsafat Islam itu mengaku, meski bukan bagian dari ormas HTI namun dirinya banyak bergaul dengan orang-orang yang kerap mengusung ide syariah dan khilafah itu.

"HTI itu, orangnya lurus-lurus. Saya tahu karena banyak berinteraksi dengan mereka," ucapnya. Ia juga mengaku kagum dengan pemikiran-pemikiran yang diadopsi kelompok tersebut bahkan dirinya mengakui pernah membaca sebagian dari kitab-kitab yang dipelajari HTI.

Sementara itu, Ustadz Ismail Yusanto yang tampil sebagai pembicara kedua mengatakan dirinya pernah menantang pihak-pihak tertentu untuk menunjukkan satu bukti saja tentang kesalahan yang dilakukan HTI sehingga pantas untuk dibubarkan.

"Alhamdulillah, sampai hari belum ada yang mengatakan kepada saya tentang kesalahan hizbut tahrir," ucapnya.

Ismail Yusanto yang selama ini dikenal sebagai juru bicara HTI juga mengatakan, tudingan bahwa ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila juga tidak pernah bisa dibuktikan.

"Apakah yang disebut Pancasilais itu ketika korupsi? Apakah yang disebut Pancasilais ketika melakukan persekusi, melakukan penyerangan? Apakah dikatakan Pancasilais ketika menjual aset-aset negara?" tanyanya.

Dia memastikan justru hizbut tahrir lah yang menolak lepasanya Timor Timur dari Indonesia, menolak pengelolaan kekayaan alam negeri ini dilakukan oleh para kapitalis asing dan aseng serta menolak penjualan aset-aset negara.

HTI dalam aktifitasnya juga tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, apalagi melakukan persekusi terhadap kelompok lain. []mn