Gubernur Jawa Timur Soekarwo Tolak Permintaan Pelarangan HTI
Surabaya,– Soekarwo, Gubernur Jawa Timur menolak permintaan Irjen Pol Anton Setiadi, Kapolda Jawa Timur untuk melarang ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Soekarwo menilai pelarangan HTI tidak mendasar sebab selama ini tidak pernah sekalipun ormas tersebut melakukan pelanggaran hukum.
“Akan sangat sulit sekali mewujudkan keinginan tersebut. Kalau mereka mengganggu mereka bisa dipersoalkan secara hukum,” ujarnya, Sabtu (10/09/2016).
Kapolda Jatim menganggap bahwa HTI telah melenceng sebab ormas tersebut tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar organisasi.
Dengan menerbitkan Perda Pelarangan HTI maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan terhadap ideologi radikalisme.
Utamanya adalah keinginan HTI untuk menciptakan kekhalifahan di Indonesia.
Menyoal hal tersebut Soekarwo mengatakan bahwa semua itu merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, bukan dirinya.
“Soal itu merupakan kewenangan Mendagri. Aturannya jelas dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang Ormas. Jadi nanti melalui Bakesbangpol,” pungkasnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu keberadaan HTI telah lebih dulu dipermasalahkan saat akan melakukan Muktamar di Jombang.
Saat itu massa yang menamakan Jaringan Alumni Santri Jombang menolak HTI secara terang-terangan lantaran ideologinya bertentangan dengan Pancasila.[]inddit.com
Soekarwo menilai pelarangan HTI tidak mendasar sebab selama ini tidak pernah sekalipun ormas tersebut melakukan pelanggaran hukum.
“Akan sangat sulit sekali mewujudkan keinginan tersebut. Kalau mereka mengganggu mereka bisa dipersoalkan secara hukum,” ujarnya, Sabtu (10/09/2016).
Kapolda Jatim menganggap bahwa HTI telah melenceng sebab ormas tersebut tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar organisasi.
Dengan menerbitkan Perda Pelarangan HTI maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan terhadap ideologi radikalisme.
Utamanya adalah keinginan HTI untuk menciptakan kekhalifahan di Indonesia.
Menyoal hal tersebut Soekarwo mengatakan bahwa semua itu merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, bukan dirinya.
“Soal itu merupakan kewenangan Mendagri. Aturannya jelas dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang Ormas. Jadi nanti melalui Bakesbangpol,” pungkasnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu keberadaan HTI telah lebih dulu dipermasalahkan saat akan melakukan Muktamar di Jombang.
Saat itu massa yang menamakan Jaringan Alumni Santri Jombang menolak HTI secara terang-terangan lantaran ideologinya bertentangan dengan Pancasila.[]inddit.com