Janji-janji Manismu Hanya Hadir Saat Pemilu - dakwah sumut

Breaking

BANNER 728X90

Sabtu, 17 Oktober 2020

Janji-janji Manismu Hanya Hadir Saat Pemilu

 



Oleh: Susan Efrina (Aktivis Muslimah dan Member AMK)


Lidah memang tak bertulang, makanya mudah untuk berucap. Janji-janji manis selalu dilontarkan, namun sukar untuk dibuktikan.


Itulah yang kini sedang di alami oleh rakyat. Di saat menjelang pemilu para calon memberikan janji-janji manis kepada rakyat untuk menarik simpati hati rakyat. Berbagai jurus mereka keluarkan. Tapi janji tinggal janji. Terlebih setelah mereka berhasil menduduki kursi. Suara rakyat tak dipedulikan lagi.


Terlihat dari kebobrokan pembangunan dan kelemahan penataan kota di Medan dalam lima tahun terakhir, yang merupakan tanggungjawab dari petahana Akhyar Nasution, sang mantan plt.Wali Kota Medan.

 

Isu banjir, jalan rusak, kemiskinan dan berbagai keluhan warga tak terjawab selama kepemimpinan lima tahun terakhir. Akhyar diketahui melanjutkan kepemimpinan kota Medan pasca wali Kota terpilih Dzulmi Eldin bermasalah hukum.


Hal itu dipaparkan oleh Akademi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU), Ian Pasaribu dalam bincang-bincang bersama wartawan di Medan, Selasa (06/10/2020). Ian menuturkan bahwa setiap Pilkada di Medan isu banjir, jalan rusak, penataan kota dan kemiskinan selalu dijadikan cerita politik. Namun realisasi yang dirasakan masyarakat hanya sedikit. Karena itu masyarakat menjadi tidak aman sebagai warga kota. "Masyarakat takut hujan karena bisa menjadi banjir, masyarakat takut melintas karena jalan banyak yang rusak. Masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas publik karena banyak yang rusak. Jadi secara umum masyarakat tidak aman. Serta kelemahan ini dapat menjadi isu politik baru saat menjelang Pilkada saat ini," terangnya.


Menurutnya, keyakinan masyarakat untuk menggunakan suara itu didasari dua hal. Pertama, petahana mampu meyakinkan publik untuk perbaikan dan meminta kesempatan dari warga untuk menata Medan lebih baik lagi. Atau yang kedua, masyarakat akan menggunakan suara sebaik mungkin memenangkan pendatang baru karena tidak yakin dengan janji petahana. (posmetro.Medan,06/10/2020).


Isu penataan kota Medan yang tak kunjung selesai diperbaiki sudah berlangsung sejak wali kota pertama menjabat. Janji-janji saat kampanye adalah alat tempur para calon untuk menarik kepercayaan masyarakat dalam memilihnya. Artinya, permasalahan bukanlah dari individu calon melainkan dari sistem yang diberlakukan. Polanya itu-itu saja, masalah-janji-kekecewaan rakyat yang tidak bisa untuk menyelesaikan masalah.

 

Sistem kapitalis-demokrasi tegak di atas pemisahan agama dari kehidupan, yang didalamnya mengagungkan azas manfaat. Maka, tak heran kalau sistem ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter neolib yang lebih mementingkan para kapital di banding mengurusi rakyatnya sendiri. Janji para calon hadir di saat pemilu, semua itu seolah-olah hanya pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik untuk memilih dirinya. Padahal semua janji yang disampaikan tidak semua terealisasi jika mereka sudah terpilih. 


Sebenarnya dalam sistem ini  ingkar janji dalam politik merupakan hal yang lumrah. Karena dengan memberikan janji-janji manis kepada rakyat akan mendapatkan simpati untuk memilih dirinya. Tanpa janji yang diberikan oleh para calon akan sulit untuk di nilai kemampuannya oleh rakyat. Sehingga para calon berlomba-lomba untuk mengobral janji mereka agar mencapai sasaran yang hendak ditujunya.


Sangat miris. Di sistem ini untuk menjadi seorang pemimpin harus memberikan janji-janji manisnya untuk menarik simpati rakyat. Janji-janji pemimpin untuk menjamin kesejahteraan, memberikan rasa aman serta kelayakan hidup rakyat ternyata omong kosong yang sulit untuk dibuktikan.


Janji-janji manis saat kampanye jauh panggang dari api. Sebab kapitalis-demokrasi memang tidak di rancang untuk menciptakan kesejahteraan hakiki untuk rakyat, namun menyejahterakan para pemilik modal.


Wajar saja jika sistem demokrasi yang masih tegak di negeri ini, selama itu pula tidak akan kita mendapatkan pemimpin yang mampu menyejahterakan rakyat. Meskipun bolak-balik berganti pemimpin namun sistem ini yang diterapkan akan terus melahirkan pemimpin-pemimpin yang ingkar janji.


Lain halnya dengan sistem Islam. Islam memilih pemimpin merupakan hal yang penting dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Al qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan baik masalah individu, masyarakat bahkan bernegara. 


Kepemimpinan adalah amanah, titipan, jabatan yang diberikan Allah SWT, untuk mengurusi rakyat bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar atau diperebutkan. Kepemimpinan melahirkan kekuasaan yang digunakan semata-mata untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab dalam melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan/jabatan hendaknya semakin baik pula dalam mengurusi rakyatnya dan lebih memperhatikan kebutuhan, kesejahteraan bahkan keamanan rakyat. Bukan sebaliknya, mempergunakan kekuasaan/jabatan sebagai peluang untuk memperkaya diri, keluarga, bertindak zholim serta membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat.


Seorang pemimpin harus ikhlas dalam menjalankan semua aktivitasnya, hanya untuk rakyatnya tanpa mengharapkan kekayaan bahkan menginginkan kemewahan dunia. Aktivitas yang dilakukan hanya mengharap keridhaan dari Allah semata.


Memilih pemimpin harus yang ikhlas mengajukan diri hanya untuk kemashalatan rakyatnya, bukan demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Allah berfirman dalam Al qur"an surah Yaasiin ayat 21, yang artinya "Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."


Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, sehingga tercipta masyarakat Madani yang hidup damai diantara sesama rakyatnya.


Keadilan harus dirasakan oleh semua rakyat tanpa memandang status kaya atau miskin. Tanpa memandang agama, suku, bahasa dan warna kulit. Pengambilan keputusan yang adil antara dua orang yang berselisih, mengatur dan melayani semua lapisan masyarakat.


Firman Allah yang artinya, "Wahai Daud, sesungguhnya kami telah mengangkat engkau sebagai khalifah di muka bumi. Jadi hakimlah antara manusia dengan keadilan dan jangan menuruti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang menyimpang dari jalan Allah akan mendapat siksa yang berat, karena mereka lupa hari perhitungan." (Q.S. Shad:26). 


Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat-sifat seperti: amanah (dapat di percaya); tidak pernah menggunakan kekuasaan/jabatan untuk kepentingan  pribadinya, keluarganya bahkan golongannya; shiddiq (selalu berkata dan bersikap jujur dan benar). Perkataan dan perbuatan harus sejalan dengan ucapannya; fathonah (cerdas dan bijaksana).


Seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan dalam setiap mengambil keputusan/kebijakan yang di buat hanya untuk kesejahteraan rakyat, baik secara emosional (EQ), spiritual (SQ), maupun intelektual (IQ).


Tabligh (penyampaian). Penyampaian informasi dengan benar kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemimpin. Segala permasalahan harus disampaikan sesuai fakta dan data untuk jalan kebenaran agar masyarakat terhindar dari fitnah dan dengki.


Untuk itu, sudah saatnya rakyat dewasa dalam berpikir dan membuang sistem kapitalis-demokrasi yang selama ini mereka percayai bisa membawa kebangkitan, padahal justru membawa pada kekecewaan.


Marilah kita bersama kembali menerapkan sistem Islam dan bergantung pada Dzat yang tidak pernah mengecewakan yakni dengan patuh kepada hukum syariat Islam dalam bernegara. Islam adalah solusi dalam setiap permasalahan karena pemimpin yang ada di sistem Islam berlandaskan dari Al qur'an dan Hadits dalam memimpin rakyatnya bukan dari hawa nafsu dan memberikan janji-janji manis tapi penuh racun.


WalLah a'lam bi ash-shawab